MANLAK JAMKESMAS 2011 PDF

Peserta aktif program Jamkesmas atau JKA (setiap Kabupaten/Kota 10 orang dan Balanja Aceh (APBA), yang pada tahun ini merupakan tahun kedua. Pelaksanaan JKA, yang di lapangan sering disingkat “manlak”. schemes (Askes insurance for civil servants, Jamkesmas. insurance for poor egories/OQ/manlak-jkn-bpjs-kesehatan. Accessed 5 May ;10(1) 24 of , BPJS would replace a number of social security patterns of JAMKESMAS members in hospital Insurance (Manlak; ) it is emphasized that.

Author: Zulkilmaran Marr
Country: Sudan
Language: English (Spanish)
Genre: Literature
Published (Last): 21 May 2005
Pages: 281
PDF File Size: 11.21 Mb
ePub File Size: 6.66 Mb
ISBN: 780-7-29690-795-6
Downloads: 10623
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Telrajas

Perlu adanya tindak lanjut pengaturan JKA tentang peserta, jumlah iuran, dan cara pemungutan iuran dalam bentuk peraturan gubernur.

Manlak jamkesmas 2011 pdf

Namun, berbeda dengan asuransi komersil yang mewajibkan setiap peserta membayar premi komersial berdasarkan kelayakkan bisnis asuransi, pada asuransi sosial, jumlah premi iuran yang dibayarkan peserta tidak perlu seimbang dengan risiko bisnis yang ditanggung perusahaan asuransi, dalam penyelenggaraan asuransi sosial, tetapi berdasarkan kelayakan kemampuan peserta membayarnya. Akibatnya dalam hal tertentu dapat menimbulkan pelaksanaan kegiatan yang kurang efesien dan efektif.

In particular, this research provides finding: It is recommended to furthur regulate JKA on beneficiary, premium, and methods of collection payment in form of a governotorial decree. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan pemerintah terutama pemerintah desa dalam mendukung program JKA ini cukup besar. For this purposes, legal research methodology was applied by combining normative-legal research, comperative-legal research and socio-legal research approaches.

Alternatif Model Pemungutan Iuran a. Di sinilah letak pentingnya sinkronisasi dan harmonisasi ketentuan yang ada di daerah dengan di pusat. Secara kualitatif terdapat beberapa kesan negatif akibat masih belum optimalnya kualitas layanan peserta JKA ini. Pengaturan dimaksud hendaknya dalam bentuk peraturan gubernur. Posting Lebih Baru Beranda. Penyiapan pergub dimaksud hendaknya mempertimbangkan aspek sinkronisasi dan harmonisasinya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya tentang jaminan kesehatan dan jaminan sosial, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Di provinsi Aceh dilihat dari jumlah peserta yang belum mendapatkan perlindungan terdapat lebih dari 1 satu juta orang sementara yang lain telah mendapatkan perlindungan secara nasional antara lain melalui jaminan kesehatan masyarakat Jamkesmas.

Bantuan iuran ini berasal dari dana bantuan sosial pemerintah dalam upaya mewujudkan jaminan sosial social security di bidang kesehatan. Misalnya biaya transportasi ambulan pasien rujukan yang tidak ditanggung Jamkesmas, dalam praktik dibayar dengan dana JKA. Alternatif Model Pemungutan Iuran. Terdapat 2 Dua Pedoman Pelaksanaan Manlak JKA telah memiliki pedoman pelaksanaan sendiri sejak tahunwalaupun belum diberikan dasar hukumnya.

  AGNESE MANCA GRAMMATICA ARABA PDF

JKA dengan metode per pelayanan, sedangkan Jamkesmas dengan metode paket, yaitu atas dasar jumlah peserta, baik berobat maupun tidak berobat tetap diperhitungkan kebutuhan dan dibayar biayanya. Pendekatan jaminan sosial melalui asuransi sosial disebut juga welfare state model atau Bismarck Model, sedangkan pendekatan dana publik saja dinamakan social state model.

Integrasi Program antara Pusat dan Daerah Bentuk integrasi yang sudah berjalan tersebut meliputi, antara lain sebagai berikut: Optimalisasi tersebut dapat dilakukan dengan menjamin kecukupan dana melalui APBA untuk tahun mendatang dan menyelenggarakan sistem pengelolaan dana yang lebih permanen dan fleksibel serta produktif melalui pembentukan badan penyelenggara di daerah dalam bentuk BLUA sesuai peraturan perundang-undangan.

Pembayaran oleh Pemerintah Aceh dalam 3 tiga tahun tersebut sama juga dengan yang diterapkan pemerintah dalam jamkesmas dengan sumber danan APBN. Pemilihan alternatif model tersebut disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik peserta JKA. Lokasi Penelitian Penelitian ini akan dilaksanakan di Provinsi Aceh. Oleh karena biaya melalui jamkesmas lebih kecil, maka sisa kurang yang tidak dapat dibayar tersebut dapat ditanggung melalui JKA untuk peserta Jamkesmas tersebut.

Sumber Hukum dan Pokok Pengatura n. Pergub demikian penting untuk dapat dijadikan dasar hukum danpedoman dalam melakukan pemungutan iuran pada peserta yang masih mengiur.

Hal ini menunjukkan adanya minat yang tinggi dari masyarakat terhadap program JKA ini. Metode Pendekatan dan Pengumpulan Data.

Pergub tersebut sebelum diberlakukan perlu disosialisasikan manak secara baik dan cuklup kepada mereka yang potensial untuk melakukan pembayaran iuran tersebut. Pemerintah Aceh dalam melaksanakan program JKA tersebut telah bekerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat 3 tersebut.

Oleh karena itu, dibandingkan JKA, jamkesmas memiliki dasar hukum pedoman pelaksanaan yang lebih kuat. Artinya untuk merubah kembali menuju sistem kontribusi peserta yang mampu membutuhkan persiapan waktu yang memadai. Dalam pengaturan ini hendaknya pemerintah pusat berpedoman pada standar minimum jaminan kesehatan sosial secara internasional dan melihat pengalaman negara-negara lain jamkesnas sudah berhasil di dalam pelaksanaannya.

Bagaimana alternatif model pemungutan iuran asuransi program JKA kepada peserta yang wajib bayar dalam perbandingannya dengan berbagai program asuransi sosial kesehatan nasional yang ada Askes, Jamsostek, dan Rancangan Perpres Jaminan Kesehatan? Data lapangan menunjukkan bahwa standar tarif honorarium pelaksana JKA lebih tinggi daripada Jamkesmas.

Dalam praktek masih ditemukan adanya penggunaan JKA oleh orang yang seyogyanya bukan peserta JKA karena sudah tercakup dalam jaminan kesehatan yang lain sehingga dapat menimbulkan biaya ganda atau tumpang tindih kegiatan yang perlu dihindari dan dicarikan solusinya. Hal ini disebabkan pengaturan tentang standar dan jenis pelayanan obat tersebut diatur di dalam ketentuan yang berbeda.

  KNAUF WALLBOARD PDF

JKA memiliki database sendiri yang masih dalam proses penyelesaiannya, sedangkan jamkesmas telah memiliki database peserta sendiri secara nasional. Sebelumnya jaminan persalinan merupakan salah satu jenis pelayanan yang tercakup dalam program JKA.

Bentuk integrasi yang sudah berjalan tersebut meliputi, antara lain sebagai berikut: Metode Pendekatan dan Pengumpulan Data Penelitian ini akan mengkombinasikan pendekatan penelitian hukum normatif, komparatif, dan sosiologis. Sebaliknya, jamkesmas memiliki kelebihan dalam hal manlqk rujukan ke luar daerah provinsi Aceh.

Pada sisi yang lain, penyelenggaraan asuransi kesehatan bertujuan untuk dimanfaatkan oleh peserta sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mencegah dan mengentaskan kemiskinan, sebagaimana dikemukakan oleh Francis T. Hal demikian perlu dicegah melalui upaya sinkronisasi dan harmonisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada tersebut untuk diintegrasikan dalam satu payung di bawah SJSN. Besarnya minat pemanfaatan JKA ini kemungkinan disebabkan karena pemahaman mereka tentang program dan manfaat JKA itu sendiri.

Manlak jamkesmas pdf – |christophe mae beat box|

Jaminan sosial meliputi baik asuransi sosial maupun jaminan sosial lainnya yang tidak menerapkan metode asuransi dalam pelaksanaannya. Jamkesmax sebagian peserta tertentu yang miskin atau tidak mampu tidak pernah membayar sendiri, tetapi dibayar oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah Acehsebagai penerima bantuan iuran.

Ali Ghufron Mukti dan Moertjahjo. Penelitian ini malak mengkombinasikan pendekatan penelitian hukum normatif, komparatif, dan sosiologis. An alternative models for compulsory premium collection can be obtained through combaining various existing national health social security programs which can be adopted through enacting a govenortorial decree.

Salah satu metode pembiayaan jaminan sosial adalah dengan melibatkan peserta sendiri, melalui kewajiban pembayaran iuran disebut asuransi sosial. International Labour OrganizationHal. Ketentuan Pasal 43 QAK memberikan dasar hukum dalam penyelenggaraan JKA terkait dengan kewajiban Pemerintah Aceh untuk menyelenggarakannya, melaksanakan program, bekerja sama dengan pihak ketiga, dan perlunya pengaturan tindak lanjut dalam Pergub. Dari aspek hukum, salah satu kelemahan dalam penyelenggaraan JKA ini adalah belum adanya ketentuan tindak lanjut pengaturan penyelenggaraan JKA ini dalam bentuk Peraturan Gubernur sebagaimana ditetapkan Pasal 43 ayat 3.

Hal ini berarti masih bersifat temporer yang tergantung pada dana tahunan melalui APBA yang dipengaruhi oleh dinamika politik pada masa tertentu.

This article was written by admin